Minggu, 24 Maret 2019

MRT DAN KEPUTUSAN POLITIK JOKOWI

MRT
MRT
"Pembangunan MRT adalah keputusan politik saya dengan Ahok.."

Begitu kata Jokowi saat peresmian Mass Rapid Transit di Istora Senayan. Dan ributlah banyak orang mendengar pernyataan Jokowi itu. "Kan yang gagas BJ Habibie? Kok ngaku-ngaku ?" Kata beberapa orang tidak terima pernyataan Jokowi itu.

Bahkan Demokrat pun menyanggah, bahwa pembangunan MRT ada di masa Gubernur Fauzi Bowo karena dialah yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama.

Tapi tunggu dulu, salahkah apa yang dikatakan Jokowi ?

Konsep MRT memang sudah digagas pada masa Presiden BJ Habibie. Tetapi pembangunannya tertunda sampai 27 tahun lamanya. Pada akhirnya tahun 2012, Foke melakukan peletakan batu pertama pembangunan MRT.

Hanya saja, rekam jejak di proyek infrastruktur kita mengajarkan bahwa tidak ada korelasi antara peletakan batu pertama dengan mulainya pembangunan. Bahkan tol Bocimi sudah melakukan 4 kali peletakan batu pertama sejak 1996, dan baru dibangun beneran oleh Jokowi pada tahun 2015.

Apa yang menyebabkan pembangunan terhambat ?

Tentu masalah perhitungan yang melibatkan biaya konstruksi dan nilai pengembalian investasi atau ROI. Tidak ada pihak yang mau rugi investasi triliunan rupiah tapi gak jelas gimana baliknya. Di meja negosiasi inilah letak hambatan besarnya.

Lalu dimana peran Jokowi ?

Yang tidak banyak dibahas oleh mereka yang menolak pernyataan Jokowi itu adalah bagaimana rumitnya perhitungan biaya pembangunan dan beban hutang MRT, karena itu akan berimbas pada harga tiket penumpang. Dan ini sudah menjadi bola panas yang digulirkan di media pada waktu itu.

Masyarakat Transportasi Indonesia MTI sendiri menolak skema hutang Jepang itu. Karena pembangunan MRT Indonesia jadi lebih mahal dari Singapura, India bahkan Venezuela.

Jokowi yang saat itu Gubernur juga merasa berat dengan beban hutang yang dibebankan ke Pemprov DKI sebesar 59 persen. "Berapa nanti harga tiketnya ?" Itu yang ada dalam pikiran Jokowi. Dia melobi pusat supaya menanggung 70 persen hutang supaya ROI return of investment atau pengembalian investasi DKI jadi lebih masuk akal.

Akhirnya pusat merubah keputusannya, dengan merubah komposisi beban hutang yang ditanggung DKI jadi 51 persen dan sisanya pusat. Hemat 8 persen yang juga merubah harga tiket dan ROI.

Banyak kerumitan lainnya selain hanya "menggagas" dan "meletakkan batu pertama", karena jangan sampai hutang besar itu kelak menjadi beban rakyat karena MRT ternyata tidak mampu mengembalikan hutang kepada Jepang sebab tidak ada penumpangnya.

Akhirnya sesudah hitung menghitung dengan ketat, Jokowi mengeluarkan "keputusan politiknya". MRT harus jadi, karena kerugian akibat kemacetan Jakarta jauh lebih besar dari nilai investasi yang harus dikeluarkan.

Keputusan inilah yang diperlukan untuk melakukan eksekusi dan ini butuh keberanian ditengah gencaran keraguan banyak pihak terhadap mega proyek itu. Keputusan berani yang sama yang dilakukan Jokowi ketika mengeksekusi tol becakayu dan tol bocimi yang sudah mangkrak puluhan tahun lamanya.

Jadi, tidak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi bahwa "keputusan politik"nya lah yang menbuat MRT akhirnya berjalan pembangunannya.

Lha, gak usah jauh-jauh MRT, pembangunan jalan tol dimana-mana yang berguna untuk lalu lintas transportasi dan industri saja banyak yang nyinyir, "Memangnya rakyat mau makan aspal ??"

Yang anehnya, tidak ada yang nyinyir dengan MRT, "memangnya rakyat disuruh makan rel ??". Mungkin karena peletakan batu pertamanya oleh Fauzi Bowo yang didukung penuh oleh Demokrat.

Daripada sibuk makan aspal dan makan rel, mending kita seruput kopi.

Sabtu, 23 Maret 2019

MEREKA JATUH CINTA PADA JOKOWI

Jokowi dan Warga
Awalnya warga Solo ragu pada Jokowi..

Pada saat awal Jokowi mencalonkan diri menjadi Walikota Solo pada tahun 2005, siapa yang kenal dia ?

Potongan Jokowi tidak mencerminkan sebagai seorang negarawan. Cungkring, hitam, bahkan jasnya saja kebesaran. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa satu waktu ia akan menjadi orang besar. Jangankan warga Solo, bapaknya saja tidak percaya anaknya akan menjadi Walikota.

Meski begitu, Jokowi terpilih dengan suara yang kecil sekali, sebanyak 36,52 persen suara. Jumlah suara yang mencerminkan apatisme warga Solo terhadap calon pemimpin yang pasti tidak akan pernah menjadi wakil mereka.

Tetapi Jokowi langsung menggebrak. Ia tahu, apatisme warga karena mereka belum tahu siapa dirinya. Jokowi langsung membenahi birokrasi, memindahkan pedagang bekas di alun-alun kota dan menjadikan Solo meroket ekonominya sebagai kota pariwisata dengan konsep meeting, incentive, conferencing dan exhibitions atau MICE.

Selama 5 tahun menjabat, warga Solo akhirnya tahu siapa Jokowi dan mulai jatuh cinta padanya. Mereka akhirnya meningkatkan standar kepemimpinan Solo pada level sangat tinggi dengan kinerja Jokowi.

Dan hasilnya, pada pemilihan kedua sebagai Walikota, Jokowi mendapat 90 persen suara rakyat Solo. 90 persen, gaesss.. Menang mutlak.

Rekam jejak ini yang mengantarkan Jokowi akhirnya menjadi Presiden negeri ini, ditengah krisis kepemimpinan akibat dipimpin seorang mantan militer yang lebih sibuk dengan partainya daripada rakyatnya.

Meski begitu, masih banyak yang ragu akan ketegasan dan langkah besar Jokowi membangun negeri. Yang benci pun tidak kalah banyaknya..

Tetapi 4 tahun membangun negeri, orang akhirnya tahu siapa Jokowi. Meski dihujani fitnah dan hoax, banyak yang melihat bahwa prestasi-prestasi terbesar diukir Jokowi. Tidak salah jika dari sebagian yang kemarin membencinya, mulai jatuh cinta padanya.

Entah kenapa saya yakin, ketika saat pencoblosan nanti, berbondong-bondong masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri akan bergerak mencoblos Jokowi. Bukan untuk kemenangan dia, tetapi untuk kemenangan kita yang punya harapan lagu Indonesia Raya akan dinyanyikan dengan penuh kebanggaan di luar sana

Mencintai Jokowi dan apa yang sudah dan kelak akan dia lakukan, adalah bagian dari mencintai negeri ini..

Ah, rasanya mau seruput secangkir kopi.

Jumat, 22 Maret 2019

PILPRES 2019, PERTARUNGAN NU VS HTI

Politik
HTI Vs NU
"Saya tidak khawatir dengan yang namanya FPI. Saya jauh lebih khawatir dengan ideologi transnasional yang sedang berkembang di negeri ini.."

Begitu ungkapan salah seorang pentolan aparat Kepolisian saat bertemu dengan almarhum KH Hasyim Muzadi. Pada waktu itu tahun 2003, dan pihak aparat masih belum paham apa yang disebut ideologi transnasional itu.

Semakin lama akhirnya selubung terbuka, ada kelompok yang jauh lebih berbahaya dari sekadar ormas preman yang selalu bikin ricuh suasana, yaitu organisasi yang mempunyai agenda besar untuk mewujudkan negara Islam dengan cara menghancurkan negara.

Organisasi ini dipenuhi kaum intelektual, menguasai jaringan dunia pendidikan dan melahirkan kader-kader militan yang ditempatkan di berbagai elemen pemerintahan.

Organisasi ini bernama Hizbut Thahrir Indonesia atau HTI.

HTI ini canggih. Ibarat virus, mereka virus yang berkembang sesuai masa. Ketika berada pada masa teknologi, mereka beradaptasi dan memanfaatkannya sebagai senjata. Mereka paham pepatah yang mengatakan bahwa "siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia".

Dan dari gerakan senyap tanpa banyak yang orang sadari, ideologi HTI membius banyak orang melalui baju agama, dengan memanfaatkan media online dan sosial, memanfaatkan jaringan televisi dan artis-artis dalam konsep hijrah untuk menarik kader muda.

Pada puncaknya, mereka yang terkena virus ini, akan menganggap bahwa "negara Islam" versi HTI adalah sebuah tingkat keyakinan tertinggi dalam ibadah kepada Tuhan, sehingga orang tidak bisa menolak dan rela menyumbangkan darah dan harta mereka demi tegaknya cita-cita negara khilafah.

Inilah alarm dari almarhum KH Hasyim Muzadi kepada aparat Indonesia yang baru disadari beberapa tahun kemudian.

Sesudah peristiwa Arab Spring yang memecah Timur Tengah, barulah kewaspadaan terhadap gerakan ideologis ini berjalan. Aparat kepolisian dan Nahdlatul Ulama membuat perencanaan khusus bagaimana bisa memotong leher ular ini ditengah jalan.

Kesempatan terbaik ada di pemerintahan Jokowi. Rekam jejak Jokowi sebagai pemimpin yang moderat dan tidak memberi ruang bagi kelompok fundamental berkembang, menjadi catatan bagus untuk memulai gerakan membasmi ular berbisa bernama HTI ini.

Dan puncaknya pada Mei 2017, Wiranto mengumumkan pembubaran HTI, sebuah langkah berani karena ini berarti membangunkan sang ular yang selama ini mengira dirinya sudah menguasai medan. Langkah berani pemerintah ini tentu atas dukungan dan masukan Nahdlatul Ulama yang sudah sejak lama memantau gerakan ideologi transnasional yang berbahaya ini.

Perjalanan NU mulai mengetahui, mencium keberadaan sampai membubarkan virus HTI itu adalah perjalanan panjang dengan segala resiko ditangan. Bahkan Banser NU menyediakan diri menjadi bemper di depan untuk melindungi satu wilayah terinfeksi virus yang lebih besar.

Itulah kenapa akhir-akhir ini NU banyak dihujat dan difitnah. Karena ketika HTI besar kembali, NU lah yang pertama kali akan mereka hancurkan dengan segala cara.

Dari rekam jejak ini, kita bisa mengetahui kemana arah politik Nahdlatul Ulama.

NU memang sudah tidak berpolitik praktis sejak munas tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur. NU lebih mengedepankan politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah) atau politik kebangsaan dan politik kerakyatan.

Bagi NU mengawal agenda menjaga kebangsaan dan negara ini adalah dengan menghadang wujudnya kembali HTI dalam bentuk berbeda dengan menunggangi partai politik. Itulah kenapa NU merapat ke Jokowi, bukan karena mereka berpolitik, tetapi mengawal agenda besar mereka menjaga NKRI.

Jadi saya agak heran ketika ada orang yang mengaku warga NU bicara bahwa dia tidak memilih Jokowi. Dia sungguh tidak paham, bahwa dimana HTI berada, NU akan berdiri menghadangnya.

Mari kita dukung Nahdlatul Ulama. Karena Pilpres 2019 ini bukan tentang siapa Presidennya, tetapi perang ideologi antara NKRI dan mereka yang ingin menjadikan negeri khilafah.

Anda ada dibarisan mana?

Seruput kopinya..

Menagih Janji Jokowi Buyback Indosat

Indosat
Indosat

Sandiaga Uno berjanji lagi.

Kali ini dia berjanji akan membeli kembali saham perusahaan telekomunikasi Indosat. "Ya, nanti kalau terpilih kita beli Indosat. Kita akan ngomong baik-baik sama Qatar."

Pada masa pemerintahan Megawati, Indosat pernah dijual untuk menambal kebutuhan negara yang sedang dalam masa krisis ekonomi sesudah tahun 1998.

Indosat dijual kepada Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (ST Telemedia), anak perusahaan Temasek. STT kemudian menjual Indosat kepada Qatar telecom Qtel, seharga 3 kali lipat dari harga belinya dulu.

Jokowi sendiri memang pernah berjanji saat kampanye 2014, bahwa dia akan membeli kembali Indosat, dengan syarat APBN sehat dan ekonomi tumbuh 7 persen. Tetapi pertumbuhan ekonomi sekarang masih di angka 5,17 persen, dan Jokowi belum berniat melakukan buyback atau pembelian kembali Indosat.

Permasalahannya, masih untungkah membeli Indosat?

Tahun 2018, Indosat rugi 2,4 triliun rupiah dan harga sahamnya anjlok. Direktur utama Indosat, Chris Kanter, pernah bertemu Jokowi pada bulan September 2018, dan dia berkata, "Jangan beli Indosat."

Menurut Chris, pada waktu beli, Qatar mengeluarkan uang sebesar 46 triliun rupiah. Dan sekarang nilai kapitalisasi Indosat turun 14 triliun rupiah. "Investor tidak mau jual dalam keadaan rugi," kata Chris. Apalagi Qatar sangat kaya, sehingga mereka tidak mau jual jika tidak untung besar. Indonesia harus siap mengocek saku lebih dalam untuk membeli Indosat.

Dalam kondisi seperti itu, memang rugi besar jika harus membeli Indosat. Keputusan Jokowi tidak jadi membeli atau menunda, adalah keputusan tepat karena ini masalah untung rugi bukan pencitraan belaka.

Indosat bukan seperti Freeport yang masih punya cadangan besar untuk menguntungkan di kemudian hari. Kalau hanya masalah perusahaan telekomunikasi, toh Indonesia masih punya PT Telkomsel dengan saham mayoritas 65 persen. Kalau pengen beli, ya beli saja 35 persen saham Telkomsel yang dikuasai Temasek sehingga kepemilikan negara sebesar 100 persen.

Nah pertanyaannya, mungkinkah Sandiaga kelak akan membeli saham Indosat jika dia terpilih meski negara merugi?

Sangat mungkin, karena bagi Sandiaga Uno kepentingan membeli saham Indosat lebih berciri politis daripada untung rugi. Meski negara rugi besar, tapi ia akan memperoleh keuntungan politis di mata pendukungnya karena dianggap "nasionalis". Dan ini akan menjadi pintu masuknya untuk pemilihan calon Presiden berikutnya.

Tetapi Jokowi tidak.

Baginya daripada membeli Indosat sekarang, lebih baik uangnya untuk membangun infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan dan banyak hal yang berguna langsung pada masyarakat bawah.

Mau dicibir, terserah. Daripada tiap tahun harus rugi triliunan rupiah? Pengen gaya beli Indosat, tapi rakyat banyak yang lapar.

Jikapun kelak Indosat dibeli pemerintah Indonesia, kemungkinan besar akan melalui PT Telkom Indonesia dan itupun jika Qatar si negara kaya mau melepas saham karena sudah emoh bisnis di Indonesia.

Kenapa? Ya, gimana mau bisnis enak, di sini banyak yang mabok agama. Bukannya makin maju, malah sibuk minum kencing onta.

Seruput.

Tagar.id

Artikel Terpopuler