Minggu, 14 Januari 2018

REVOLUSI PANGAN JOKOWI

Jokowi
Bendungan
“Tanah kita ini luas. Masak gak bisa dijadikan lahan pertanian supaya bisa swasembada pangan? Kan itu janji Jokowi, kemana aja dia??”

Seorang teman begitu ngotot menyalahkan Jokowi dengan janjinya yang -menurutnya- tidak kesampaian.

Mungkin memang semua di dunia ini harus salah Jokowi, begitu juga ketika anaknya bulak balik cepirit karena salah makan.

Yang tidak dipahami temanku ini, bahwa masalah pangan bukan hanya masalah tanah saja tapi banyak faktor yang mendukung. Mulai dari distribusi pupuk, teknologi pertanian dan yang terutama adalah infrastruktur.

Infrastruktur??

Iya, infrastruktur. Contohnya pengairan.

Meski tanahnya berjuta hektar, jika pengairannya tidak sempurna dan akhirnya tandus, trus mau ditanam apaan? Apa mau nanam nunggu hujan dulu? Trus kapan panennya?

Jokowi masuk ke akar masalah dulu. Oke, masalah pengairan. Bagaimana kalau kita bikin bendungan??

Ada 65 bendungan yang menjadi master plan Jokowi untuk dibangun di seluruh Indonesia. Dan separuhnya rencana akan diselesaikan sampai tahun 2019.

Apa yang dilakukan Jokowi bisa dibilang sebagai revolusi di bidang pangan. Pada era 10 tahun pemerintahan SBY saja, baru 16 bendungan yang dibangun. Itupun mangkrak dan diselesaikan pada era Jokowi.

Dan tahun 2017, tujuh bendungan raksasa sudah diselesaikannya. Diantara bendungan Nipah di Madura, bendungan Titab di Bali dan banyak lagi.

Bukan hanya bendungan atau waduk raksasa yang jadi targetnya. Tapi juga embung atau cekungan untuk menampung air.

Sejak 2015-2017, sudah ada lebih dari 800 embung yang dibangun di seluruh Indonesia, besar dan kecil. Ratusan triliun rupiah dikucurkan Jokowi untuk pembangunan bendung dan embung untuk menuju kedaulatan pangan dan ketahanan air.

Dan tujuan dari pembangunan itu semua, tentu untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga masa panen diharapkan bisa 3 kali dalam setahun.

Sesudah semua infrastruktur itu selesai, barulah tanah menjadi subur dan bisa dicocok tanam. Sesudah itu masuk program selanjutnya, yaitu peningkatan alat-alat teknologi di bidang pertanian sehingga petani terangkat kesejahteraan dan status sosialnya.

Lah gimana alat pertanian yang modern bisa kerja kalau tanahnya aja kering kerontang?

Ada fase atau tahapan yang harus dilalui jika ingin mencapai target kedaulatan atau swasembada. Tidak bisa “Sim salabim prok prok jadi apa??”. Presiden bukan pak Tarno tukang sulap yang selesai manggung cengar cengir trus dibayar.

Temanku sulit memahami ini karena ia terbiasa apa-apa tersedia di meja. Ia sulit memahami bahwa makanan di meja pun harus melalui proses belanja, mencuci sayuran, memotong, membumbui, memasak baru bisa dimakan.

Layaknya anak manja, kalau tidak tersedia makanan di mejanya saat dia baru bangun tidur jam 12 siang sambil kucek-kucek mata, lalu teriak, “Ini pasti salah Jokowi karena aku lapar!!!”

Buat dia solusi dari masalah dirinya hanyalah khilafah. Khilafah baginya seperti tuna sarden yang buka kalengnya langsung di lep mentah-mentah. Kurang enak sih, tapi cukuplah perut kenyang.

Tentu kita harus ikut menjaga program besar ini dengan mengawal pencetus ide besarnya.

Karena bisa saja kalau Jokowi tidak terpilih lagi, ada orang baru yang sibuk mengutak-atik apa yang ia sudah kerjakan hanya supaya si orang baru tercitra sebagai pemimpin yang berkepihakan. Sedangkan kita kembali tidur siang dan mimpi indah untuk menjadi negara besar.

“Maksud lu, si entuh ya Den yang suka ngutak ngatik kerjaan orang sebelumnya tapi gada program baru ke depan?”

Kuseruput kopi cepat-cepat. Seseorang itu tidak boleh disebut namanya karena nanti tudingannya bisa jadi “anti Islam”.

Seruputttt... Kaburrrr... #sambilngembattahuisinganggur