Senin, 25 September 2017

ISU SENJATA ILEGAL ITU

Isu Senjata
Klarifikasi Menkopolhukam
"Yang menolak nobar film PKI, dia itu PKI..". Begitu bunyi banyak komen di tempatku. Sekarang mudah menuding seseorang itu sebagai PKI, sebagaimana yang terjadi pada masa 1965 dulu.

Tidak bisa disangkal, isu adanya jutaan PKI bangkit seperti yang ditudingkan Jenderal "K" semakin mendekati puncaknya saat dibuat kegiatan nobar PKI serentak.

PKS pun memanfaatkan situasi ini dengan mengadakan kegiatan nobar dimana-mana, seiring dengan instruksi Panglima TNI kepada seluruh jajarannya untuk melakukan hal yang sama.

Isu PKI ini dibangun setahap demi setahap, supaya memunculkan kecurigaan di antara masyarakat. Sekaligus menanti reaksi pemerintah, apakah melarang nobar atau tidak ? Jika melarang, berarti pemerintah sekarang "ada apa-apanya".

Beruntung pemeintah Jokowi tidak terpengaruh jebakan itu, dan membiarkan saja nobar berlangsung. Isu tidak perlu disumbat, karena nanti bisa pecah dan baunya kemana-mana. Biarkan saja mengalir dan diarahkan ke tempat yang lebih aman sambil diredam pelan-pelan.

Dan -seperti roller coaster- isu PKI ini dinaikkan ke tingkat maksimal, yaitu masuknya senjata ilegal ke Indonesia.

Entah dapat laporan intelijen darinana, Panglima TNI menyatakan -bukan press release- bahwa ada 5 ribu senjata yang masuk secara ilegal bukan melalui institusi TNI. Rekaman audio itu beredar kemana-mana dan memperkuat dugaan banyak pihak bahwa memang sedang ada persiapan "pemberontakan PKI".

Kata "senjata" adalah koentji.

Isu senjata ini juga yang memojokkan TNI AU pada tahun 1965 dulu sebagai institusi yang menggerakkan Pemuda Rakyat sebagai afiliasi PKI. Senjata -yang mirip dengan senjata TNI AU- ditemukan di sekitar lapangan Halim. (detiknews, Rabu 20 september 2017)

Pernyataan Panglima TNI tentang senjata ilegal itu -yang seharusnya menjadi bahan diskusi internal- malah ditarik keluar dan disebarkan kemana-mana. Ini berbahaya, karena isu PKI bisa mengkristal dan menemukan titik puncaknya.

Itulah kenapa Menkopolhukam langsung mengadakan konferensi pers -meski pada hari libur- untuk mengklarifikasi masalah senjata ilegal itu. Jika tidak diklarifikasi segera, akan ada pihak yang memainkan masalah senjata ilegal itu ke arah yang mereka suka.

Dengan demikian, pelintiran terhadap pernyataan Panglima TNI bisa diredam. Jangan sampai dijadikan bahan untuk naik ke tingkat selanjutnya, yaitu tudingan kepada sesama institusi, seperti tudingan kepada TNI AU pada masa itu..

Kita berharap bahwa "orang-orang atas" di pemerintahan sekarang ini mulai berpikir lebih bijak, baik dalam bersikap maupun mengeluarkan pernyataan. Lebih baik diam sejenak, daripada terus menerus mengeluarkan pernyataan kontroversial yang berdampak keresahan di masyarakat bawah..

Komunikasi yang buruk antar instansi seharusnya mulai diperbaiki. Untung saja ada media sosial, sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menyikapi banyak hal dan tidak termakan isu mentah-mentah. Pro dan kontra di masyarakat malah menjadi penyeimbang sehingga isu senjata ilegal dan PKI itu tidak menemukan tempat yang lebih besar untuk berkembang..

Sambil minum kopi, saya mencoba membayangkan kembali apa yang terjadi di tahun 1965..

Ketika itu sebuah isu bisa membentuk diri menjadi monster besar yang menyeramkan, karena kurangnya informasi dan komunikasi yang memang masih terbangun satu arah saja.
Dan akibatnya, adalah ratusan ribu nyawa melayang..

Media sosial -sejelek apapun pengaruhnya- tetap saja ada sisi baiknya. Kita menjadi melek semelek-meleknya dan tidak hanya bergumul dengan ketakutan dalam pikiran sendiri.


Angkat secangkir kopi sambil menunggu apa yang akan terjadi nanti..