Selasa, 29 Januari 2019

Dhani, Dewa yang Terpenjara

Ahmad Dhani
Dhani, Dewa yang Terpenjara
Dennysiregar.com, JAKARTA - Hendarsam Marantoko, salah satu pengacara musisi Ahmad Dhani menganggap penahanan kliennya sebagai hal biasa dalam menghadapi proses hukum.

"Penahanan terhadap seorang aktivis atau terdakwa yang diputus bersalah bukan hal yang baru," kata Hendarsam dilansir Antara, Selasa (29/01).

Sejak awal menangani kasus Ahmad Dhani, Hendarsam menyatakan pihaknya hanya berpikiran ada dua kemungkinan terhadap putusan hakim yaitu divonis bersalah atau bebas.

Hendarsam mengungkapkan, pentolan grup band 'Dewa' itu menerima menjalani penahanan, usai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bersalah dan menjalani hukuman 1,5 tahun penjara.

Tim Pengacara Ajukan Banding

Tim pengacara menyampaikan pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis penjara musisi Ahmad Dhani selama 1,5 tahun.

"Kita sampaikan pernyataan banding terlebih dahulu ke Pengadilan Tinggi DKI pada Selasa, yang sudah dipersiapkan setelah hakim membaca putusan," ucap Hendarsam Marantoko, pengacara Ahmad Dhani di Jakarta, Selasa (29/1).

Hendarsam menyatakan, langkah selanjutnya akan mendaftarkan memori banding, setelah menerima salinan putusan dari PN Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Ratmoho memvonis Ahmad Dhani hukuman penjara selama 1,5 tahun, karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Selain menghukum satu tahun lima bulan, hakim langsung memerintahkan Dhani untuk menjalani penahanan.

Tindak pidana yang dilakukan Dhani, menurut Ratmoho, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.

Diungkapkan hakim, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Putusan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara selama dua tahun.

Jaksa menganggap Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tagar.id

Artikel Terpopuler