Kamis, 07 Februari 2019

PERANG BESAR JOKOWI

Jokowi
Jokowi
Ingat cerita Al Capone?

Gangster Amerika yang berpusat di Chicago ini adalah gembong yang sangat licin. Ia selalu lolos dari pengadilan karena ia dikenal pintar menghilangkan bukti dan saksi yang memberatkan.

Periode 1921-1930 adalah masa kejayaan Al Capone. Kejahatannya terendus tetapi tidak bisa dibuktikan. Capone pun pandai menyuap penegak hukum mulai atas sampai bawah untuk melindungi jejak kriminalnya

Bagaimana cara menjatuhkan Capone yang begitu digdaya, karena hampir semua penegak hukum berpihak padanya? Ternyata kuncinya ada di keuangan. Presiden AS ke 31 Herbert Hoover memerintahkan Menteri Keuangan untuk membentuk tim guna menjatuhkan Al Capone melalui kejahatan pajak.


Penyelidikan pajak Al Capone ini diberikan kepada Elliot Ness, pegawai departemen keuangan, yang dikenal dengan nama "the untouchables" yang tidak tersentuh. Titik lemah Al Capone pun didapat dan ia masuk penjara seumur hidupnya.

Sejak lama pemerintah Indonesia berusaha mengembalikan harta koruptor di luar negeri, terutama yang berasal dari keluarga Soeharto.

Tahun 1999, BJ Habibie menugaskan Jaksa Agung Andi Ghalib untuk ke Swiss menyelidiki perpindahan uang lebih dari 100 trilyun rupiah dari bank Swiss ke Wina. Gagal. Andi Ghalib malah dituding oleh Teten Masduki menerima uang di rekening pribadinya.

Gus Dur juga pernah menyuruh Marzuki Darusman, Jaksa Agungnya untuk membuktikan Soeharto korupsi. Gagal juga. Marzuki Darusman kemudian dipecat olehnya.

Gus Dur kemudian menunjuk Baharudin Lopa, Jaksa Agung yang dikenal karena kejujurannya untuk menyelidiki harta Soeharto. Baharudin Lopa kemudian ditemukan meninggal sesudah umroh. Gus Dur juga lengser dari kedudukannya.


Pada era pendek Megawati, ia tidak sempat mengangkat kembali masalah harta Soeharto karena sibuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang hampir masuk jurang.

Pada masa SBY, ia menugaskan Abdul Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung yang justru malah menerbitkan SP3 karena dibilang sakit permanen. Baru pada masa Jaksa Agung Hendarman Supanji lah, bisa melakukan gugatan perdata terhadap Soeharto dan yayasannya dengan gugatan total lebih dari 16 trilyun rupiah.

Tetapi menurut Transparency International harta Soeharto termasuk yang di luar negeri mencapai 35 milyar dollar atau hampir mencapai 500 trilyun rupiah. Jumlah 16 trilyun itu tentu kecil sekali.

Bagaimana cara mendapatkan harta itu kembali dan juga harta-harta kroninya yang diperkirakan berjumlah ribuan triliun rupiah di luar negeri?

Yang menarik adalah Jokowi mengambil jalan Herbert Hoover, dengan menyelidiki keuangan para koruptor melalui kejahatan pajaknya atau tax fraud. Maka disusunlah perjanjian kerjasama dengan banyak negara termasuk Swiss dalam konsep Mutual Legal Asisstance atau MLA.

Dari alur kejahatan pajak ini diharapkan bisa ada celah untuk membuktikan korupsi seseorang, seperti yang dilakukan pemerintah AS dulu pada Al Capone.


Apakah kali ini Jokowi bisa menang terhadap para koruptor yang dengan ahlinya menyembunyikan bukti kejahatan mereka di luar negeri ?

Kita lihat dan seharusnya kita dukung apapun upaya pemerintah untuk mengembalikan hasil korupsi dari bumi pertiwi kembali ke induknya.

Dan yang dihadapi Jokowi tentu sudah bukan lagi serangan kecil2an, tetapi serangan besar dari mereka yang selama ini merasa aman dengan situasinya. Jokowi mengganggu "sarang lebah" yang akan menyerangnya dengan segala macam cara termasuk kemungkinan dibunuh oleh kekuatan modal besar yang bersinergi untuk mengamankan hartanya.

Apa tugas kita sebagai warga negara ?

Tentu mengawal dan melindungi mereka yang punya niat baik untuk berperang mengembalikan harta-harta itu kembali ke Indonesia. Kalau bukan kita yang mengawal Jokowi, lalu siapa lagi ??

Seruput kopinya.

Artikel Terpopuler